- Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang baru sebelumnya menuduh Brussels melakukan ‘ideologi anti-sawit’ dan ‘spionase lingkungan’;
- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan EUDR telah ‘menciptakan kesulitan yang signifikan’ dan membawa risiko geopolitik
Pada awal pekan lalu, Presiden baru Indonesia Prabowo menunjuk mantan duta besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Siapa pun di luar tenda kelapa sawit mungkin tidak mengerti pentingnya langkah seperti itu. Tetapi bagi mereka yang telah mengikuti perdebatan, ini adalah perkembangan yang monumental.
Havas adalah kritikus blak-blakan tidak hanya kebijakan Uni Eropa tentang minyak sawit, tetapi seluruh pendekatan Uni Eropa terhadap Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan DW tahun lalu, dia berkata:
“Kebijakan [EUDR] Anda tidak dipikirkan dengan baik. Anda sebenarnya membunuh petani kecil. Jika Anda benar-benar ingin serius dalam memerangi deforestasi ini, yang kami juga sangat serius, Anda dapat melibatkan kami dengan lebih kuat … Brussels seharusnya membantu kami daripada menyerang kami.”
Di masa lalu, dia menyebut EUDR sebagai ‘spionase lingkungan‘, dan menyebutnya “menjajah kembali Global South.”
Ini bukan bahasa diplomatik yang khas. Namun yang penting, pendekatan ini – yang seringkali secara lahiriah bermusuhan – telah dihargai.
Lebih penting lagi, Havas sangat menyadari rencana masa depan Uni Eropa tentang produksi nikel dan baterai, dan peran yang dapat dimainkan Indonesia di dalamnya.
Dengan kata lain, siapa pun yang mengharapkan penundaan itu berarti bahwa Indonesia hanya akan menyerah pada seperangkat aturan yang dianggapnya sangat tidak adil perlu mengkalibrasi ulang harapan mereka.
Keterasingan Indonesia oleh “ideologi anti-palem” Uni Eropa (deskripsi Havas sendiri) diam-diam diakui oleh pejabat senior di Brussels. Pada akhir September, Wakil Presiden Komisi Eropa dan menteri luar negeri blok Josep Borrell membuat pidato tentang masa depan geopolitik Uni Eropa. Dia menyatakan:
“Ada risiko … bahwa kita akan mengasingkan mitra yang dengannya, sebaliknya, kita sangat perlu memperkuat ikatan kita. Ini berlaku khususnya untuk negara-negara di sekitar Mediterania dan di Afrika sub-Sahara, serta negara-negara di Amerika Latin dan Asia Selatan dan Tenggara.”
“Pada tahun 2023, misalnya, kami mengadopsi arahan terhadap deforestasi impor. Saya secara alami berbagi semangat dan tujuan dari hukum ini. Tetapi kami harus mengakui bahwa hal itu telah menciptakan kesulitan yang signifikan dalam hubungan kami dengan mitra penting seperti Brasil, Indonesia dan negara-negara Afrika Barat. Penting bahwa semua langkah yang kami ambil dalam hal diplomasi ekonomi dikalibrasi secara tepat, didiskusikan sebelumnya dengan mitra kami, dan secara bertahap dilaksanakan untuk memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan ini.
“Ini akan menjadi risiko geopolitik besar bagi Uni jika mayoritas negara dari apa yang sekarang disebut Global South menjadi memusuhi kami.”
Ini bukan hanya pengakuan yang jelas bahwa EUDR merusak hubungan perdagangan dengan mitra seperti Indonesia, tetapi juga secara serius mempertaruhkan ambisi ekonomi dan geopolitik Uni Eropa di kawasan tersebut.
Pertanyaan bagi Brussels sekarang adalah apakah pengakuan atas kerusakan telah terlambat, terutama karena hubungan perdagangan antara Brussels dan Beijing terus memburuk.
‘Gol bunuh diri’ lainnya kurang geopolitik dan lebih spesifik untuk minyak sawit. Presiden Prabowo mengambil sejumlah langkah terkait kelapa sawit dan petani kecil. Dia mengumumkan dorongan untuk meningkatkan tingkat swasembada pangan, di mana minyak sawit memainkan peran utama. Dia membuat pengumuman serupa tentang swasembada energi, di mana biodiesel berbasis kelapa sawit akan sangat penting. Yang mendasari ini adalah pentingnya petani kecil, dan penyertaan mereka dalam rantai pasokan domestik ini.
Hal ini – terutama mandat biofuel yang lebih tinggi – dapat mengakibatkan berkurangnya ekspor minyak sawit ke pasar global dan tingkat konsumsi domestik yang lebih tinggi.
Sudah terjadi bahwa antara 2018 dan 2022, penggunaan domestik atau pengolahan sawit Indonesia meningkat dari 32 persen menjadi 44 persen. Pangsa konsumsi sawit Indonesia Uni Eropa turun menjadi hanya 10 persen pada tahun 2022 dari level tertinggi 17 persen satu dekade sebelumnya.
Apakah ini hasil dari kebijakan Uni Eropa? Mungkin. Pikirkan bagaimana Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa tidak hanya melarang minyak sawit, tetapi juga menampilkan aturan “inklusi” untuk petani kecil yang pada dasarnya tidak dapat diterapkan. EUDR tampaknya membuat kesalahan yang sama. Apakah mengherankan bahwa Presiden baru mungkin beralih ke konsumsi domestik sebagai sarana untuk mendukung petani?
Lebih penting lagi, karena semakin sedikit minyak sawit Indonesia yang masuk ke Eropa, semakin sedikit pengaruh Brussels terhadap pendekatan Jakarta terhadap lingkungan, membuat aturan semacam itu sama sekali tidak efektif.
Seperti yang dikatakan Havas: “Anda dapat melibatkan kami dengan lebih kuat.” Akankah keterlibatan itu terjadi? Pemungutan suara Parlemen Eropa tentang EUDR adalah pada 12 November. Itu tidak akan menjadi akhir dari debat EUDR dan minyak sawit dari perspektif Indonesia; itu akan menjadi akhir dari awal